Rangkap Jabatan Pejabat Pemkot Surabaya Disoal

SURABAYA (SINDO) – Rangkap jabatan tidak hanya dipermasalahkan di tingkat pusat. Sejumlah pejabat tinggi Pemkot Surabaya yang memiliki jabatan ganda pun mulai dipersoalkan kalangan DPRD.

Dewan menganggap, dualisme kepemimpinan dalam jabatan struktural tersebut mengganggu profesionalisme kerja dan melanggar aturan. Pejabat yang memiliki jabatan ganda adalah Asisten III Sekretaris Daerah (Sekda) M Fadil, yang merangkap sebagai Badan Pengawas (Bawas) Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya; Asisten II Sekda Mukhlas Udin yang merangkap sebagai Bawas PDAM dan PT Abatoir; Kepala Bagian Keuangan Purwito yang merangkap sebagai Komisaris Bank Jatim; dan Asisten I BF Sutadi yang merangkap sebagai Bawas Rumah Potong Hewan (RPH).

Subsidi Dicabut,Target PAD Diusulkan Naik

SURABAYA (SINDO) – Kalangan DPRD mendesak Pemkot Surabaya untuk segera merevisi atas target perolehan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Mereka berharap angka Rp100 miliar lebih yang ditargetkan pada tahun 2007, dinaikkan hingga dua kali lipat lagi. Usulan tersebut diberlakukan terkait pencabutan subsidi PBB bagi masyarakat. Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Akhmad Suyanto menyebutkan, subsidi yang dicabut pemerintah pusat adalah mencapai 50%.Nominal inilah yang menurutnya akan berpengaruh pada pembayaran pajak.

Bawasko Anggap Sepele

SURABAYA (SINDO) – Desakan DPRD agar program Program Makanan Tambahan (PMT) kadaluwarsa diusut tuntas, tidak ditanggapi serius oleh pemerintah kota.

Bahkan Badan Pengawas Kota (Bawasko) yang punya kewenangan mengusut pun menganggap persoalan tersebut sebagai sesuatu yang sepele. Kepala Bawasko Kota Surabaya Hadi Siswanto mengatakan, hingga saat ini pihaknya memang belum begitu detail mengetahui soal PMT tersebut. Hanya saja, dia menganggap jika kesalahan dalam PMT adalah sesuatu yang biasa.

Hanya Laporkan Biaya Akomodasi

Radar Surabaya, 21 Juni 2008

Pembinaan SDM Anggota DPRD

Yos Sudarso- Selama ini anggota DPRD yang megnikuti kegiatan pelatihan, lokakarya, diklat, Workshop atau seminar, ternyata tidak melampirkan sertifikat atau fotokopinya sebagai bukti keikutsertaan dalam kegiatan itu. Pertanggungjawaban atas biaya yang digunakan umumnya yng dilampirkan adalah bukti biaya perjalanan, misalnya untuk transportasi dan penginapan. Sertifikat rata-rata tidak dilaampirkan.

Hal ini setidaknya berdasarkan pernyataan Akhmad Suyanto, Anggota komisi A DPRD Kota Surabaya.”Selama ini tidak ada aturan melampirkan sertifikat, kalau ternyata harus dilampirkan, saya tidak tahu ” katanya kemaren. Meski tidak terlalu sering ikut pelatihan atau kegiatan serupa lainnya, Akhmad Suyanto mengaku pernah mengikuti kegiatan seperti itu.

Bawasko Perlu Turun Tangan

22 juni 2008.

SURABAYA(SINDO) – Pembagian biskuit yang diduga kedaluarsa melalui Program Makanan Tambahan (PMT) oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) berbuntut panjang.

Tidak hanya Komisi D (bidang Kesra) DPRD Surabaya yang mereaksi, tapi Komisi A (hukum dan pemerintahan) juga angkat bicara. Badan Pengawas Kota (Bawasko) diminta turun tangan menindaklanjuti kasus yang memakan korban balita tersebut. ” Bawasko harus segera menyikapi masalah. Ini (pembagianbiskuitkedaluwarsa) sudah memunculkan keresahan publik,”ujar anggota Komisi A Akhmad Suyanto kemarin.