 | Eko SP di Rekategori Akal-akalan PD… |
 | Achmad Arifin, SE di Profil |
 | Andi Ananto di Kebijakan Dishub Kontrapr… |
 | marwoto handoyo di Profil |
 | Ismail di Akhmad Suyanto : Lokalisasi Do… |
SURABAYA (SINDO) – Fraksi Demokrat Keadilan (FDK) DPRD Kota Surabaya kembali mendesak pimpinan DPRD agar membentuk Badab Kehormatan (BK). Ini menyusul tingginya tingkat pelanggaran yang dilakukan para wakil rakyat di DPRD Kota Surabaya selama ini.
Pernyataan tersebut disampaikan anggota FDK Akhmad Suyanto kemarin. Menurut dia, sebagai alat kelengkapan dewan, BK perlu dibentuk untuk meminimalisasi terjadinya penyimpangan [...]
DIarsipkan di bawah: Pengawasan | Leave a Comment »
SURABAYA (Sindo) – Biaya operasional untuk Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Surabaya yang membahas 12 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dipastikan membengkak. Ini menyusul adanya keputusan bersama antara Pimpinan DPRD dan Pimpinan Pansus untuk perpanjangan masa pembahasan Raperda hingga dua bulan kedepan.
Menurut anggota Pansus Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Akhmad Suyanto, hingga saat ini, sejumlah Pansus masih [...]
DIarsipkan di bawah: Anggaran | Leave a Comment »
RADAR SURABAYA- Politikus PKS Akhmad Suyanto tak mempersoalkan pencopotan dirinya dari Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Surabaya.
“Saya ingin bilang dulu, saya tidak menginginkan jabatan tertentu. Kalau sekarang diganti, tidak ada masalah,” katanya. Posisi Akhmad Suyanto digantikan rekan dari satu partai, Yulyani.
DIarsipkan di bawah: Uncategorized | Leave a Comment »
Bhirawa, Tidak ingin kasus gratifikasi senilai RP 250 juta yang menyeret anggota dewan terulang kembali di gedung wakil rakyat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akhirnya melakukan perombakan terhadap keanggotaan Panitia Anggaran (Panggar). Akhmad Suyanto yang sebelumnya ditunjuk sebagai wakil Fraksi Demokrat Keadilan (FDK) dari PKS rencananya posisinya akan digantikan oleh Yulyani S.Pd.
Dihubungi lewat telpon genggamnya [...]
DIarsipkan di bawah: Anggaran | Leave a Comment »
(SINDO) SEMENTARA itu, di saat Pemkot Surabaya gencar-gencarnya menertibkan administrasi kependudukan melalui pembuatan KTP sidik jari, malah ada warga yang belum punya KTP.
Sebanyak 400 kepala keluarga (KK) atau sekitar 1.600 warga Kel Bendulmerisi, Kec Wonokromo, tak punya identitas resmi itu. Sejak 2003, Pemkot menyatakan KTP maupun kartu keluarga yang mereka miliki tidak berlaku. Kebijakan tersebut [...]
DIarsipkan di bawah: Pengawasan | Leave a Comment »
