Tiga Pejabat Pemkot Dimutasi

SURABAYA (SINDO) – Gerbong mutasi Pemkot Surabaya bergerak. Tiga pejabat diganti karena pensiun dan tersandung narkoba. Ketiga pejabat itu di antaranya, Kepala Bagian Pemerintahan, Camat Wonocolo, dan Camat Gunung Anyar.

Asisten I (Administrasi Pemerintahan) Pemkot Surabaya Barata Fandi Sutadi mengatakan, mutasi para pejabat ini akan digelar dalam waktu dekat. “Yang pasti secepatnya. Saat ini Kabag Pemerintahan sudah pensiun, saya kebetulan merangkap plt (pelaksana tugas).

Kebijakan Dishub Kontraproduktif

SURABAYA (SINDO)-PERSOALAN kemacetan di kawasan BG Junction wilayah Bubutan berbuntut panjang. Kalangan DPRD menilai, persoalan kemacetan tidak akibat keberadaan pusat perbelanjaan itu saja.

Namun, juga disebabkan adanya pedagang kaki lima (PKL) dan lahan parkir lainnya. Atas persoalan itu, kalangan legislatif menilai jika pelimpahan kesalahan terhadap BG Junction yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) tidak rasional. Sebaliknya, ada kesan jika hal itu sangat mengada-ada.

Surabaya Perlu Bangunan Vertikal

SURABAYA (SINDO) – Di Surabaya, mencari lahan untuk membangun perumahan, perkantoran dan pusat bisnis, adalah hal yang sulit.

Tata ruang kota sudah sangat padat dan sesak. Sementara di sisi lain, tuntutan untuk membangun terus datang, seiring dengan makin bertambahnya penduduk dan tenaga kerja di Surabaya yang membutuhkan tempat. Untuk mengatasi masalah itu, Pemkot berharap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Bangunan Vertikal yang mereka ajukan ke Dewan sejak empat tahun lalu, disahkan.

Pengingkaran Amanah Rakyat

SURABAYA (SINDO)- KOMISI A (Hukum Pemerintahan) DPRD Surabaya diam-diam mengikuti perkembangan rencana cuti Wali Kota Surabaya Bambang DH. ”Kalau wali kota mengambil cuti, tentunya dia akan beralasan bahwa ia punya wakil, punya Sekkota, punya asisten dan punya perangkat.Tapi itu tidak bisa menjadi alasan pembenar sepenuhnya,” terang anggota Komisi A Akhmad Suyanto.

Menurut dia, Bambang DH memang seorang kader partai politik (Parpol).”Namun, jika kader sudah diserahkan parpolnya untuk menduduki jabatan publik, maka dirinya harus benar-benar untuk masyarakat. Dan harus tinggalkan partai,” tandas pria yang dipanggil Yanto ini. Kalaupun izin cuti Bambang DH disetujui, lanjutnya, maka masyarakat tetap akan meligitimasi dan menganggap bahwa Bambang DH adalah seorang wali kota.

Kutipan Disnaker Harus Kembali

SURABAYA (SINDO) – Kutipan dana tak resmi yang diduga dilakukan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya terhadap pengusaha harus dikembalikan.

Pengertian kutipan itu adalah retribusi sehingga harus ada timbal balik ke pengusaha. Anggota Komisi A Akhmad Suyanto menuntut Disnaker melakukan restitusi atau pengembalian dana ke perusahaan. Jika Disnaker tak mengembalikan,di kemudian hari bisa terancam kasus penipuan dan penggelapan.